menteri dalam negeri (mendagri) gamawan fauzi menyatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) dari musi rawas baru terkendala masalah penetapan batas wilayah, ujarnya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, tinggal soal batas wilayah yang belum selesai, tutur mendagri pada kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, merupakan salah Salah satu syarat untuk membuat suatu daerah dimekarkan daripada daerah induknya.
oleh sebab tersebut, mendagri mengimbau terhadap pejabat pemerintah terkait agar menyelesaikan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita dapat saja bagi batas masih, namun persoalan batas berlalu belum beres, nanti malah menimbulkan konflik lagi soal batas. dengan begini dari tersebut selesaikanlah dengan gubernur terlebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, selama pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota mengatakan usulan pembentukan provinsi kepada gubernur, supaya membeli persetujuan, melalui melampirkan dokumen pendapat warga calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota juga keputusan bupati-walikota.
kemudian, di keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur memberi usul pembentukan kabupaten pada presiden melalui menteri di negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan penduduk menggarap penampilan demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi itu berujung bentrok antara warga pendemo dan aparat daripada polres musi rawas dan dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, sampai menewaskan empat warga.
massa serta membakar kantor polsek rupit serta polsek karang jaya dan terletak di pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran melalui demonstrasi tidak dapat ditolerir untuk mendesak pengesahan sebuah daerah baru.
kerusuhan tak membeli suatu daerah disahkan. tak bisa banyak pemaksaan, semua harus berpedoman selama aturan hukum, ujarnya.