badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban situs garansi kesehatan warga (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk menyimpulkan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan tersebut antara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data warga miskin tidak dilakukan melalui baik juga adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terkandung risiko penduduk miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tak tercakup selama web jamkesmas dan jamkesda.
selain tersebut banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan tersebut bisa menganggu lokasi web jamkesmas juga jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin dan tak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h dan uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan masyarakat selama pilihan properti sakit milik pemerintah juga mendapatkan adanya ketidakefisienan di keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud dan sudah efektif selama membuatkan pelayanan obat selama instalasi farmasi, kata hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi lokasi setiap tahapan.
selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan yang tak sesuai standar oleh karenanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan warga dan bermutu, alami, efisien juga terjangkau makanya properti sakit umum mesti berbenah supaya memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, telah semestinya tak ada penduduk yang tak bisa dilayani melalui baik oleh rumah sakit, terutama properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data kemarin, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit di berbagai indonesia.