anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani memandang kerusuhan dan terjadi di palopo sulawesi tengah adalah salah Salah satu dampak dibandingkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan itu dapat jadi karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah dan sudah menganggarkan biaya tinggi, tapi lalu kalah, papar miryam s haryani selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan tersebut mampu dan dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat dan diragukan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, berdasarkan dia, bisa persepsi publik kiranya kpud berpihak pada salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol serta mesti mengerjakan studi politik kepada masyarakat namun realitasnya sering tidak diselenggarakan, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing
menurut miryam, untuk memimalisir aksi anarkis serta kerusuhan di penyelenggaraan pilkada, mesti dilaksanakan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, agar pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini dan adalah wacana dalam pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tidak setuju pada wacana yang akan membayarkan lagi pilkada kabupaten serta kota ke dprd.
menurut dia, kalau terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan pada pemilihnya penduduk serta dprd, namun lebih terhadap kesiapan proses penyelenggaraannya.